MA Kabulkan PK,Status Hukum Adi Purnomo Soal Dugaan Asusila Belum Inkrah

 

Jambihariini, KERINCI-Kasus hukum dugaan asusila yang melibatkan Anggota DPRD Kerinci, Adi Purnomo, belum inkrah. Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) termohon Ipe Perdamean.

Padahal ditingkat Pengadilan Negeri Sungaipenuh dan Pengadilan Tinggi Jambi, Adi Purnomo diputuskan bebas, namun Mahkamah Agung membuat keputusan berbeda setelah memproses berkas Peninjauan Kembali (PK) Ipe Perdamean.

Hakim Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan PK yang diajukan Ipe Perdamean, melalui kuasa penasehat hukum Amir Mahmud S.Ag.MH,C.L.A. Hal itu diketahui dari laman mahkamahagung.go.id, dengan nomor register perkara 712 PK/PDT/2021 tanggal masuk 01 September 2021.

Gugatan PK tersebut kemudian diputuskan pada 19 Oktober 2021, oleh Hakim MA, Dr Drs Muh Yunus SH MH, Dr Dwi Sugiarta SH MH, dan Dr Yakup Ginting SH CN MKn. Ketiga hakim memutuskan mengambulkan permohonan pemohon Ipe Perdamean.

Dulansir dari pernyataan Kuasa Hukum Ipe Perdamean, Amir Mahmud S.Ag.MH,C.L.A mengatakan, bahwa Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tinggi jambi Perkara Nomor 114/PDT/2020/PT JBI jo putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diajukan ke MA pada tanggal 24 maret 2021 lalu sudah diputuskan.

“Berdasarkan informasi dari paniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 712 PK/PDT/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 dalam Amar Putusan MA mengabulkan permohonan Ipe Perdamean ( sebagai PK kembali, red) dan Adi Purnomo termohon,” ungkapnya.

Dijelaskannya, adapun Petitum yang di ajukan Ipe Perdamean dalam PK ersebut meliputi di mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK, serta membatalkan putusan Pengadilan tinggi jambi perkara Nomor 114/PDT/2020/PT JBI tertanggal 11 Februari 2021 yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh Perkara Nomor 18/PDT.G/2020/PTSpn tertanggal 8 Oktober 2020.

“Kita bersyukur akhirnya keadilan di tegakan oleh MA, dan itu memang keyakinan kita sejak awal, untuk itu dalam perkara ini kita berjuang sampai ke tingkat PK. Dan Alhamdulillah di kabulkan oleh MA,” ungkap Pengacara Ipe Perdamean.

Ditambahkannya, alasan di ajukannya PK karena adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 67 Huruf F Undang undang Nomor 14 tahun 1985 jo, UU Nomor 5 tahun 2004 jo, UU Nomor 3 tahun 2009 yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dan juga Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam memutus perkara Aquo,” terang Amir Mahmud.

Terkait putusan MA tersebut, Adi Purnomo belum memberi tanggapan. Saat dihubungi melalui telephon, terdengar aktif namun tak diangkat. Kemudian dihubungi melalui pesan aingkat dan WA, juga tak dibalas. Beberapa saat kemudian, wartawan kembali menghubungi, namun terdengar nada menolak panggilan masuk.

Untuk diketahui, kasus yang melibat Adi Purnomo telah bergulir di pengadilan tahun 2020 lalu. Adi Purnomo yang pada tahun 2019 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kerinci, dilaporkan telah menggauli Sukasih isteri dari Ipe Perdamean. Dalam perjalanan kasus tersebut, Adi divonis bebas di Pengadilan Negeri Sungaipenuh, begitupun saat banding di Pengadilan Tinggi Jambi, Adi Purnomo juga divonis bebas.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here