KERINCI – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci dibuat heboh dengan pelantikan pejabat baru beberapa pekan lalu.
Akibatnya puluhan pejabat Kerinci mulai dari asisten bupati, staf ahli, kadis hingga kabag nonjob alias dibebastugaskan dari jabatannya. Dan digantikan oleh pejabat yang baru.
Informasi yang dihimpun Jambihariini.com dari berbagai sumber terpercaya, pejabat Lingkup Pemkab Kerinci yang nonjob di antaranya Julizarman Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Bambang Karyadi, dan Staf Ahli Bupati Muslihudin.
Sedangkan Kepala Dinas (Kadis) yang nonjob yakni Kadis PU Kerinci Harmin, Kadis Pemdes Kerinci Hasferi, Kadis Retribusi dan Pajak Daerah Erwan, Kadis KB Azhari. Selain itu Kabag Ekobang Askar Jaya, Kabag Organisasi Husnan, Sekretaris BKPSDM Kerinci Mahya Rizal dan sekretaris Disporaprbud juga nonjob.
“Ada lagi pejabat yang nonjob di antaranya Kasat Pol PP dan Damkar Amir Syam, Kadishub Kerinci sebelumnya Juanda, Kepala Badan Ketahanan Pangan, serta Kabag Kesra Setda Kerinci Marius. Namun kabarnya pejabat ini juga dalam waktu dekat masuk masa purna tugas sebagai ASN, tapi nonjob sebelum pensiun,” jelas sumber yang minta namanya tak dipublis.
Sementara itu Bambang Karyadi yang juga dinonjob dimintai tanggapannya mengatakan hal ini memang sudah menjadi wewenang bupati. Akan tetapi dia mempertanyakan apakah keputusan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Itu sudah kewenangan Bupati sebagai pejabat pembina pegawai, tentu keputusan beliau kito harapkan telah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kerinci ini.
Terpisah aktivis Kerinci Suhardiman mengatakan banyaknya pejabat Kerinci yang nonjob menandakan ada yang tidak beres dengan pemerintahan Adirozal-Ami Taher. Bahkan banyak pejabat jadk korban politik.
Suhardiman juga mempertanyakan misi Bupati wakil bupati Kerinci yang mengatakan Kerinci berkeadilan. Pasalnya dari pelantikan dan penonaktifan pejabat dan dari sisi anggaran saja sudah kelihatan adanya ketimpangan.
“Slogan kerinci berkeadilan yang dinanti masyarakat belum kelihatan. Coba lihat banyak pejabat yang di nonjob, terutama dari wilayah hilir. Dari anggaran juga menumpuk di kecamatan tertentu. Kita lihat di RKA 2020, anggaran kecamatan Siulak sampai 34 miliar, sedangkan bukit kerman, Setinjau laut, gunung raya hanya kebagian masing masing 1 miliar. Kalau seperti ini misi kerinci berkeadilan dipertayankan,” tegasnya. (*)